Maret 2016, Pengembangan Bandara Wirasaba Mulai Dianggarkan

Bisnis387 Dilihat
Satu helikopter akan melakukan pendaratan di bandara Wirasaba Purbalingga, beberapa waktu lalu. Rencananya, saat ini bandara milik TNI AU tersebut akan dikembangkan menjadi bandara komersil. (Aris Andrianto/Purwokertokita.com)
Satu helikopter akan melakukan pendaratan di bandara Wirasaba Purbalingga, beberapa waktu lalu. Rencananya, saat ini bandara milik TNI AU tersebut akan dikembangkan menjadi bandara komersil.
(Aris Andrianto/Purwokertokita.com)

Purwokertokita.com – Setelah ada titik terang pengembangan bandara Wirasaba, Purbalingga menjadi bandara komersil pada awal tahun ini dari Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, kini giliran proses pengembangan tersebut terus bergulir. Bahkan, pada Maret 2016 nanti, para pemangku kebijakan akan melakukan proses penganggaran dan kesepakatan untuk melanjutkan proses awal pembangunan bandara.

Dilansir www.jatengprov.go.id, pada Selasa (9/2) lalu, kepala daerah di wilayah Eks-Karesidenan Banyumas serta Bupati Wonosobo dan Bupati Kebumen bersama Gubernur Jawa Tengah melakukan audiensi dengan Kepala Sub Direktorat Penyelenggaraan Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Syamsul Bachri di ruang kantor gubernur.

Dalam kesempatan itu, Syamsul mengemukakan kemungkinan pada awal Maret anggaran untuk proses pengembangan bandara Wirasaba sudah bisa dialokasikan, disusul pembicaraan kesepakatan dengan TNI dan pemda. Ia menjelaskan, kebutuhan saat ini untuk landasan pacu bandara Wirasaba harus berubah menjadi panjang 1.300 meter dengan lebar 30 meter dan diharapkan bisa selesai saat lebaran 2016.

“Kalau untuk dibangun (landasan pacu 1.300 meter x 30 meter), saya tidak yakin selesai saat Lebaran 2016. Tapi, pak menteri selalu memberikan target pokoknya selesaikan. Kalau nanti tidak selesai ya laporkan, tapi kerjakan sekarang,” ujarnya.

Syamsul juga menyampaikan beberapa kendala yang menjadi pekerjaan rumah dalam proses pengembangan Wirasaba. Salah satunya merupakan aturan dalam APBN yang mensyaratkan pembangunan dengan menggunakan dana APBN harus menyerahkan lahan ke pemerintah pusat. Padahal, lahan bandara Wirasaba dimiliki TNI Angkatan Udara.

Kendala lainnya saat ini, lanjut Syamsul adalah belum adanya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan UU No 1 tahun 2009 tentang pengaturan penggunaan bersama bandar udara sipil dan militer. Sehingga untuk dasar operasional bandara tersebut, harus melalui kesepakatan dengan para pihak yang berkepentingan.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam tanggapanya menyatakan siap merealisasikan pengembangan bandara Wirasaba pada sisi regulasi dan negosiasi politik. “Regulasi apa yang menghambat? Ya upayakan kita ubah. Saya siap bicara dengan siapa pun,” katanya.

Selama ini Ganjar berkomitmen penuh untuk memperjuangkan bandara Wirasaba menjadi bandara komersil, lantaran hasil feasibility study-nya bandara tersebut layak untuk dikembangkan. Selain itu, ia berharap pembukaan bandara Wirasaba untuk komersil bisa menunjang kelancaran perekonomian di wilayah selatan-barat Jawa Tengah.

“Sebenarnya, kalau ada putusan rasional yang mengatakan tidak, saya tidak akan ngotot. Tapi, kalau visible ya pasti saya ngotot untuk mewujudkan mimpi bersama,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan