Purwokertokita.com – Pemutaran Film Pulau Buru Tanah Air Beta yang digelar dalam salah satu program di Festival Film Purbalingga (FFP) 2016, akhirnya dibubarkan beberapa ormas yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Cinta Pancasila (APCP) di Aula Hotel Kencana Purbalingga, Jumat (27/5).
Pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta yang baru berjalan 10 menit akhirnya terpaksa dihentikan karena adanya sekelompok massa yang berusaha masuk ke dalam venue. Namun, usaha tersebut langsung dihadang sekitar 40-an petugas polisi dari satuan pengendalian massa (Dalmas) Kepolisian Resor (Polres) Purbalingga.
Massa yang tidak bisa masuk gedung kemudian meneriakan yel-yel penolakan. Koordinator aksi APCP, Heri Warsito meminta pemutaran film dihentikan. “Kami minta pemutaran film dihentikan sekarang juga,” katanya.
Emosi massa penolak sempat memuncak, aksi dorong-dorongan juga terjadi. Kesigapan petugas dalmas Polres Purbalingga, kembali menghadang dan tak lama terjadi negosiasi dengan massa penolak pemutaran.
Heri mengatakan sangat mengapresiasi film yang mengangkat tema sosial, ketidakadilan. “Tetapi, kalau hanya membangkitkan masa lalu da nada rekonsiliasi nasional ’65, ada juga mantan tahanan politik ke sini (venue pemutaran), itu tidak perlu di Purbalingga,” katanya.
Tak hanya itu, Heri juga mengemukakan tidak ingin menonton film tersebut. Menurutnya, film tersebut akan mencuci otak penonton.
“Kami tidak mau menonton, alasannya jelas. Namanya saja Pulau Buru Tanah Air Beta, bukan Indonesia Tanah Air Beta. Teman-teman (APCP) tidak usah menonton, itu cuci otak dari mereka, komunis model baru, mungkin,” katanya.
Akhirnya, direktur FFP 2016, Bowo Leksono berdialog dengan koordinator aksi. Dalam negosiasi tersebut, Bowo bertanya kepada massa penolak apakah pernah menonton film tersebut. “Kami tidak perlu menonton film tersebut. Nggak ada alasannya, pokoknya nggak boleh,” ujar Heri.
Meski suasana sempat memanas, dalam negosiasi tersebut, Bowo berjanji menuruti akan menghentikan pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta. “Tetapi, aku minta kalian semua harus nonton film karya pelajar Purbalingga, kalau tidak awas kalian,” kata Bowo.
Menanggapi keinginan Bowo, Heri berjanji akan memenuhi permintaan tersebut. Namun dengan beberapa catatan yang disampaikan. Respon tersebut, kemudian disambut panitia dengan menata ruang pemutaran.
Massa Penolak Diajak Menonton
Tetapi, massa penolak yang sudah mendapatkan keinginan agar pemutaran dihentikan, beranjak menuju seberang hotel. Melihat adanya gelagat tersebut, Bowo kemudian berteriak agar mereka kembali untuk menonton karya film pelajar Purbalingga.
“Hey, katanya mau nonton film karya pelajar, katanya mengapresiasi karya pelajar Purbalingga. Ayo nonton sekarang,” katanya.
Terkejut dengan teriakan tersebut, akhirnya massa mendekati hotel kembali dan negosiasi kembali terjadi. Akhirnya, massa penolak menonton di dalam venue. Karya pelajar berjudul “Kami Hanya Menjalankan Perintah, Jenderal” diputar untuk ditonton massa penolak.
Tetapi, belum selesai film, massa sudah keluar ruangan. Mereka beralasan ingin merokok, karena di dalam ruang pemutaran tidak diperkenankan untuk merokok. Tak lama kemudian, kepala kepolisian resor (Polres) Purbalingga, Agus Setyawan Heru Purnomo.
Setelah berbincang sejenak dengan kapolres Purbalingga, massa penolak kemudian pergi dari venue pemutaran. Bowo mengemukakan, penghentian pemutaran tersebut bukan soal menang atau kalah. “Kalau rakyat Purbalingga menghendaki, kami bisa putar film tersebut di Alun-Alun Purbalingga,” katanya.
Ia mengemukakan, akan terus memutar film. Bowo mengemukakan, kesiapannya juga harus memutar film di luar agenda FFP 2016. “Kami siap memutar di luar. Pemutaran film ini juga tidak bisa dikatakan gagal, karena seelumnya sudah ada sebagian kecil warga Purbalingga yang menonton,” jelasnya.
Sementara itu, Programmer FFP 2016, Dimas Jayasrana mengemukakan persoalan ini membuktikan perbedaan peradaban Indonesia dengan bangsa lain.
“Kalau di negara lain sudah membuat penemuan kereta cepat yang bisa menempuh jarak Jakarta-Surabaya, misalnya, hanya dalam waktu 30 menit. Atau penemuan inovasi lainnya, ternyata di sini (Indonesia) masih diributkan soal-soal seperti ini,” katanya.
Ia mengemukakan, dalam kasus pembubaran film Pulau Buru Tanah Air Beta di FFP 2016, tidak ingin membela film tersebut. “Film Rahung bukan yang pertama, tetapi juga bukan film terakhir yang mengangkat kejadian ’65. Ada film Lexy Rambadeta “Mass Grave” tentang penggalian korban pembunuhan massal ’65. Kami tidak membela film Rahung, tetapi kami membela akal sehat,” jelasnya.
Meski ada kejadian pembubaran dalam program pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta, penyelenggara tetap melanjutkan program pemutaran film karya pelajar lainnya.
FFP 2016 menjadi tahun ke sepuluh, festival yang digelar Cinema Lovers Community (CLC) Purbalingga. Dalam penyelenggaraannya, festival ini kerap menggelar kompetisi film fiksi dan dokumenter bagi pelajar se-Banyumas Raya.
Banyak karya yang dihasilkan pelajar Purbalingga meraih berbagai penghargaan di festival film tingkat nasional dan internasional.
