Purwokertokita.com – Rombongan Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan kunjungan studi banding pengembangan pariwisata ke Kabupaten Purbalingga, Kamis (25/10). Kunjungan ini bertujuan untuk mendalami tentang kebijakan pembangunan pariwisata Purbalingga, termasuk pengembangan desa wisata.
Wakil ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Achmad Kozin mengatakan, potensi alam dan wisata Kabupaten Pekalongan sejatinya lebih banyak dari Kabupaten Purbalingga. Namun, perkembangannya masih kalah jauh dengan Purbalingga.
“Kami akui, pariwisata Purbalingga sangat pesat kemajuannya. Purbalingga menjadi barometer kami untuk meniru kebijakan pembangunan pariwisatanya,” ujar Kozin saat berada di Owabong Cottage, Kamis (25/10).
Menurut Kozin, di Pekalongan ada sumber mata air untuk water park, ada curug, ada hutan, dan ada pegunungan. Potensi ini banyak di sisi selatan Kabupaten Pekalongan
“Namun kami akui kalah jauh dengan Kabupaten Purbalingga,” katanya.
Kozin juga mengakui, perkembangan desa-desa wisata Purbalingga dengan konsep pengembangan Community Based Tourism mampu mengangkat potensi alam dan budaya sebagai daya tarik wisata.
“Kami datang ke Purbalingga untuk mempelajari kebijakan, strategi dan pemasaran pariwisatanya,” kata Kozin.
Sementara itu, Kepala Dinporapar Purbalingga, Yanuar Abidin mengatakan, dalam hal pengelolaannya, daya tarik wisata di Purbalingga terbagi dalam empat kategori, yang dikelola BUMD, swasta, Dinporapar dan dikelola masyarakat.
Abidin menjelaskan, destinasi yang dikelola BUMD yakni PD Owabong, menjadi destinasi utama untuk mendongkrak kunjungan wisatawan. Owabong dengan 13 kolam berbagai jenis, serta berbagai wahana, setiap tahunnya harus menambah wahana baru. Begitu pula dengan destinasi milik swasta, hampir setiap tahun menambah wahana wisata baru. Tak beda jauh dengan destinasi desa wisata, antar desa wisata tidak saling bersaing, tetapi menonjolkan keunikan masing-masing.
Baca : Owabong Menjadi Objek Wisata Terbaik di Jateng
“Pemkab juga memberikan fasilitasi kepada semua destinasi. Fasilitasi bisa berupa dukungan infrastruktur penunjang aksesabilitas di semua destinasi. Penyertaan modal untuk BUMD wisata dan pemberian bantuan keuangan khusus (BKK) untuk desa-desa wisata,” ujar Abidin.
Abidin mengatakan, untuk destinasi yang dikelola swasta, selain mendorong untuk menambah wahana baru setiap tahunnya, pihaknya juga memberikan dukungan kemudahan perizinan dan akses jalan menuju destinasi wisata tersebut. (YS)
