Purwokertokita.com – Ratusan warga terdampak air keruh akibat proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Baturraden melakukan aksi di depan Kantor Bupati Banyumas, Senin (9/10). Mereka menuntut pencabutan izin eksplorasi panas bumi PT Sejahtera Alam Energy (SAE) di area hutan Gunung Slamet.
Sebelumnya, mereka melakukan aksi jalan kaki (longmarch) dari IAIN Purwokerto menuju Kantor Bupati. Massa aksi juga membawa contoh air berlumpur yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Cilongok kesulitan air bersih. Mereka meminta alat-alat berat segera ditarik.
Koordinator aksi, Sasongko dalam selebaran pamflet yang dibagi dalam aksi menulis keberadaan PLTP dianggap sebagai teror yang menimbulkan kekhawatiran bagi warga lereng selatan gunung Slamet. Kekhawatiran disebabkan oleh kontaminasi lumpur di Kali Prukut dan semakin maraknya satwa liar turun ke perkebunan warga.
“Kami menuntut cabut Izin eksplorasi panas bumi PT SAE. Menghentikan seluruh aktivitas eksplorasi di Gunung Slamet dan tarik mundur alat berat,” ujar Sasongko.
Orasi juga disuarakan oleh juru bicara dari masyarakat desa-desa terdampak. Demonstran meminta Bupati atau perwakilan Pemerintah Daerah untuk membiarkan massa memasuki Kantor Bupati. Tapi Polisi dan Satpol PP terus berjaga di pintu gerbang utama Kantor Bupati Banyumas.
“Anggap kami sebagai anak, bukan musuh. PLTP Baturraden tidak ada manfaatnya untuk masyarakat Banyumas. Biarkan masyarakat bertemu Bupati atau perwakilannya”, ujar Budi, perwakilan warga Cilongok.
Baca berita terkait : Sungai Prukut Kembali Keruh, Pembudidaya Ikan Dewa Merugi
Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asekbang) Setda Banyumas, Didi Rudwianto yang menemui massa aksi menyampaikan, Bupati Banyumas tidak ada di kantor, sedang menemui Gubernur Jawa Tengah untuk membahas PLTP Baturraden.
Meskipun belum bertemu Bupati, massa tetap bertahan di depan Kantor Bupati dan aksi dilanjutkan dengan panggung budaya dari para pegiat seni Banyumas. Massa juga mendirikan tenda dan akan tetap bertahan sampai Bupati Banyumas menemui mereka. (YS)