Oleh : Riko Adi Viantoro SPd
Guru Pendidikan Al Islam SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga
Perubahan dalam sistem penerimaan peserta didik baru merupakan langkah strategis yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI) untuk menjamin akses pendidikan yang lebih merata, adil, dan berkualitas.
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang baru tidak hanya menawarkan perbaikan dari sistem sebelumnya, tetapi juga menegaskan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan pemerataan pendidikan bagi seluruh peserta didik di Indonesia (Kemendikdasmen, 2025).
Secara yuridis, SPMB berpedoman pada regulasi yang menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Dengan adanya perubahan ini, sistem penerimaan menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dari segi historis, kebijakan sebelumnya, seperti PPDB berbasis zonasi, meskipun bertujuan baik untuk pemerataan pendidikan, sering menghadapi kendala teknis dan sosial, seperti ketimpangan akses bagi siswa berprestasi maupun anak dari keluarga tidak mampu. SPMB hadir sebagai solusi dengan mengakomodasi berbagai jalur penerimaan yang lebih fleksibel.
Secara filosofis, perubahan ini mencerminkan nilai-nilai inklusivitas dan kesempatan yang setara dalam pendidikan. Setiap anak, baik dari daerah perkotaan maupun pedesaan, dari keluarga mampu maupun kurang mampu, memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan yang bermutu.
Sementara dari sisi sosiologis, sistem ini menjawab tantangan sosial dalam dunia pendidikan. Dengan adanya jalur afirmasi dan mutasi, SPMB memastikan bahwa anak-anak dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi tidak tertinggal dalam memperoleh pendidikan yang layak (Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 (JDIH), 2025).
Strategi Pelaksanaan SPMB ada 4 di antaranya Diversifikasi Jalur Penerimaan, empat jalur yang disediakan dalam SPMB domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon peserta didik untuk diterima di sekolah yang sesuai dengan kondisi dan potensinya.
Kuota yang Proporsional, penyesuaian kuota dalam setiap jenjang pendidikan memastikan bahwa setiap jalur mendapatkan porsi yang adil, seperti peningkatan kuota afirmasi di SMP dan SMA guna mendukung anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, dengan menerapkan sistem yang lebih terbuka, masyarakat dapat mengawasi jalannya penerimaan murid, sehingga mengurangi potensi kecurangan dan ketidakadilan. Dukungan Teknologi, pemanfaatan sistem berbasis teknologi dalam proses seleksi akan meningkatkan efisiensi, mempercepat pendaftaran, dan mengurangi intervensi yang dapat mencederai prinsip keadilan (Pasha Yudha Ernowo, n.d.).
Dampak SPMB ada empat di antaranya Meningkatkan Kualitas Pendidikan, dengan adanya jalur prestasi dan afirmasi, sekolah akan dihuni oleh siswa yang memiliki motivasi tinggi untuk belajar serta mendapat dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
Pemerataan Akses Pendidikan, jalur afirmasi memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses ke sekolah yang berkualitas tanpa terkendala faktor ekonomi.
Mendorong Mobilitas Sosial, dengan kesempatan yang lebih luas bagi siswa berprestasi dan mereka yang kurang mampu, SPMB dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di masa depan.
Penguatan Kepercayaan Publik terhadap pendidikan, transparansi dalam seleksi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan, sehingga menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih sehat dan kompetitif (Untung S, n.d.).
Saya yakin SPMB bukan hanya perubahan nama saja, namun bisa memberikan nafas segar untuk sistem pendidikan di Indonesia. Sebagai seorang pendidik, saya menyambut baik perubahan dalam penerimaan siswa baru yang semulanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan nama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), tentu saja perubahan ini bukan hanya sekadar perubahan di penamaan saja yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun, sistem ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua anak Indonesia.
