PURWOKERTOKITA.COM, PURBALINGGA – Bupati Purbalinga mengatakan konflik tambang pasir di Kemangkon menyita perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penyebabnya unggahan video bentrokan antara warga dan penambang yang viral di media sosial yang terjadi hari Sabtu (13/2/2021).
Bupati Dyah Hayuning Pratiwi mengungkapkan hal ini pada mukadimah audiensi antara warga, penambang, dan aparat Desa Kemangkon di Pendapa Atas Angin Kecamatan Kemangkon, Selasa (16/2/2021).
Pada audiensi itu, Tiwi, sapaan karib bupati, mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Mereka antara lain warga, penambang, dan jajaran perangkat desa setempat.
Dari apa yang warga sampaikan, tampak ada dua kelompok warga. Kelompok pertama yaitu mereka yang setuju dengan tambang galian C. Ada kurang lebih 40 warga yang bekerja di penambangan.
Kelompok ini terdiri dari warga yang bekerja di tambang dan keluarganya. Kelompok ini sangat bergantung pada keberlangsungan tambang, sehingga mendukung keberadaan tambang di Kemangkon.
Kelompok kedua adalah kelompok yang menentang keberadaan tambang di Kemangkon. Kelompok ini berpandangan, tambang menjadi penyebab kerusakkan jalan dan lingkungan yang berimbas pada persoalan lain.
Kelompok ini yang secara konsisten memperjuangkan jalan layak. Kelompok ini juga menyoal aktivitas penambangan yang diduga menyimpang dari regulasi, di antaranya jam operasi yang tak mengenal waktu dan over tonase.
“Walaupun sudah berizin, apa iya bisa seenaknya begitu,” kata Kadus I Desa Kemangkon.
Penambang yang Hadir, Sunandar, mengaku kooperatif dengan warga. Ketika warga menuntut perbaikan jalan, ia memperbaiki dengan menguruk pasir dan batu.
Ia mengatakan, total anggaran yang digelontorkan untuk perbaikan jalan hampir mencapai Rp 500 juta. Selain untuk material, ia juga mengeluarkan dana untuk mengerahkan empat alat berat.
Meskipun telah kooperatif, namun warga tetap saja bergejolak. Ia kemudian berasumsi, gejolak warga bukan lagi murni terkait tambang, tapi ada motif politik Desa.
Ia menduga, isu tambang digunakan sekelompok orang untuk menggulingkan kepala desa yang telah tiga periode menjabat.
“Setelah saya lihat, ternyata ada kepentingan politik untuk menggulingkan kades tiga periode,” kata dia.
Sementara Kepala Desa Kemangkon mengeluhkan program pemerintah yang terganggu akibat gejolak tambang ini. Misalnya ketika hendak melakukan pendataan, warga tak ada di rumah karena ikut aksi. Atau petugas sensus yang kesulitan masuk karena jalan ditutup warga.
Kepala desa juga mengeluhkan keselamatan keluarga ketika warga menuntut kehadiran kepala desa saat menggelar aksi. Ia mengaku merasa terteror ketika pintu rumah digedor atau ketika listrik di rumahnya dimainkan orang tak bertanggung jawab.
“Kalau sudah begini, siapa yang menjamin keselamatan keluarga saya,” ujar kepala Desa.
Dengan kompleksitas permasalahan ini, Bupati Tiwi tampak menempatkan persoalan utama sebagai prioritas. Pokok persoalan utama yaitu kerusakan jalan akibat aktivitas distribusi hasil tambang.
Maka, Tiwi memutuskan menghentikan penambangan untuk sementara. Ia akan mengevalusi menyeluruh ihwal kepatuhan penambang terhadap regulasi yang ada.
Namun selama berhenti beroperasi, penambang mendapat kompensasi waktu izin operasi. Jika nanti kembali beroperasi, penambang mendapat perpanjangan waktu operasi setara dengan waktu penutupan. Sehingga, penambang tidak terlalu merugi.
Bagaimana dengan pekerja tambang? Bupati akan memberikan bantuan sosial kepada pekerja tambang sesuai data dari desa.
Untuk warga, Tiwi meminta bersabar hingga bulan April 2021. Sebab, pada bulan April proyek pembangunan jalan beton Desa Kemangkon akan dimulai.
Pemkab mengakikasikan Rp 3,2 miliar untuk membangun jalan ini. Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ini akan digunakan untuk membangun jalan sepanjang 1,5 Km dengan lebar 4 meter.
Kepada kades, Tiwi menjamin keamanan dan keselamatan keluarganya selama kades berjalan di atas aturan. Tiwi juga siap hadir jika ke depan ada mediasi yang membutuhkan kehadirannya.
“Solusi ini mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi saya rasa inilah win-win solution yang terbaik. Jadi mohon dengan hormat seluruh elemen masyarakat menghormati keputusan rapat kali ini,” tuturnya.
Jalan tengah yang ditempuh Bupati Purbalingga untuk sementara meredam gejolak warga. Ketua DPRD Purbalingga, Bambang Irawan, meminta semua pihak menahan diri. Sebab, masing-masing pihak juga tak luput dari kekurangan.
Ia juga masing-masing pihak konsisten dengan tuntutannya. Ia tak ingin jika pemerintah memenuhi tuntutan, lantas muncul tuntutan lain sehingga maslah ini berlarut-larut tanpa ada ujung yang jelas.
“Kalau masalahnya infrastruktur jalan, begitu jalan jadi ya aja ana cerita liane (jangan ada cerita lain),” ujar pria yang biasa disapa Mas BI itu.
