Purwokertokita.com – Aksi demo yang berlangsung di depan Kantor Bupati Banyumas berakhir ricuh. Massa yang tengah menggelar panggung budaya dan duduk di tenda posko perjuangan dibubarkan secara paksa oleh Polisi dan Satpol PP yang merangsek keluar dari pintu utama Kantor Bupati Banyumas, Senin (9/10) malam.
Pengamatan Purwokertokita.com di lokasi, situasi mulai memanas pukul 18.00 wib. Gerbang Kantor Bupati Banyumas sempat dibuka lebar dan nampak Satpol PP dan Polisi berbaris di hadapan massa aksi. Pihak Aliansi Selamatkan Slamet sempat mengajak negosiasi polisi.
Pukul 21.00 pihak demonstran sempat melakukan panggung kebudayaan. Di tengah hujan rintik beberapa aktivis menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Situasi masih kondusif. Pukul 21.50 sempat terdengar pengeras suara dari kepolisian yang meminta peserta aksi untuk bubar. Polisi menyampaikan tenggang waktu aksi hanya sampai pukul 22.00 wib.
Pukul 22.00 wib, perwakilan dari Aliansi Selamatkan Slamet menyampaikan permintaan lewat pengeras suara agar ada perwakilan dari kepolisian atau Satpol PP untuk bernegosiasi dengan massa aksi. Lewat pengeras suara sempat terdengar peringatan kedua kali dari polisi agar massa aksi membubarkan diri.
Berjarak kurang lebih 10 menit, gerbang utama Kantor Bupati Banyumas dibuka lebar. Puluhan Polisi dan Satpol PP merangsek keluar dari pintu utama Kantor Bupati Banyumas. Massa aksi yang sebagian besar sedang duduk sambil bersalawat dan tenda-tenda yang berada di lokasi dibubarkan.
Sebelumnya, massa aksi melakukan aksi jalan kaki (longmarch) dari IAIN Purwokerto menuju Kantor Bupati. Massa aksi juga membawa contoh air berlumpur yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Cilongok kesulitan air bersih. Mereka menuntut alat-alat berat segera ditarik.
Koordinator aksi, Sasongko dalam selebaran pamflet yang dibagi dalam aksi menulis keberadaan PLTP dianggap sebagai teror yang menimbulkan kekhawatiran bagi warga lereng selatan gunung Slamet. Kekhawatiran disebabkan oleh kontaminasi lumpur di Kali Prukut dan semakin maraknya satwa liar turun ke perkebunan warga.
“Kami menuntut cabut Izin eksplorasi panas bumi PT SAE. Menghentikan seluruh aktivitas eksplorasi di Gunung Slamet dan tarik mundur alat berat,” ujar Sasongko. (YS)
