PURWOKERTOKITA.COM, BANYUMAS – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah mengelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Auditorium Ukhuwah Islamiyah Universitas Muhamamdiyah Purwokerto, Sabtu 11 November 2023.
Rakerwil ini diikuti pengurus MPM PWM, MPM Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Jawa Tengah dan Jamaah Tani Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Hadir pada kegiatan ini Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, M Abduh Hisyam.
Ketua MPM PWM Jawa Tengah, Ir Fatchur Rochman mengatakan, MPM sebagai salah satu badan pembantu persyarikatan memiliki peranan penting. MPM itu ibarat sebuah trisula bersama dengan Lazismu dan MDMC yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. MPM memiliki peran pemberdayaan masyarakat terhadap kaum dhuafa salah satunya petani dan nelayan.
Hanya saja hingga saat ini, gerakannya belum sepopuler maupun semasif Lazismu maupun MDMC, untuk itu harus digarap dengan sungguh-sungguh. Melalui Rakerwil ini dilakukan upaya mengkonsolidasikan langkah pemberdayaan bersama antara MPM PWM dengan MPM PDM.
Ia mengatakan tahun pertama ini MPM PWM Jawa Tengah sebagai amanat dari MPM PP Muhammadiyah fokus pada satu program unggulan terlebih dulu yaitu pertanian. Para petani akan berhimpun di Jamaah Tani Muhamamdiyah (JATAM) untuk membentuk satu kawasan pertanian bersama, kemudian berhimpun di koperasi selanjutnya akan membentuk korporasi tani.
Petani yang tergabung di JATAM ini selanjutnya bakal membentuk koperasi yang berfungsi menjadi usaha bersama dari hulu ke hilir. Anggota koperasi ini nantinya beranggotakan para petani JATAM dari beberapa kawasan, tujuannya untuk memproduksi produk pertanian yang terjadwal dan sesuai standar. Selanjutnya koperasi ini kemudian didorong membentuk korporasi untuk mengurusi bisnisnya.
Pada rakerwil ini juga ada harapan mensinergikan MPM PDM dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTM-PTA) se-Jawa Tengah dalam hal pemberdayaan masyarakat.
MPM di tiap daerah nantinya bisa berkoordinasi dengan LPPM PTM-PTA terdekat untuk bersinergi dalam pemberdayaan masyarakat. “Ada banyak persoalan di masyarakat terutama dalam pemberdayaan yang butuh solusi dan bisa digarap bersama antara keduanya,” ujar Fatchur Rochman.
Ketua MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr M Nurul Yamin mengatakan ada 8 prioritas utama amanat muktamar ke-48 Muhammadiyah. Dari 8 itu 4 diantaranya adalah tanggung jawab Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Salah satunya adalah prioritas memperkuat dakwah akar rumput kelompok miskin atau kaum dhuafa. Jika dirinci sektor dakwah akar rumput ini adalah sektor pertanian, nelayan, buruh, kaum miskin kota, daerah terluar dan kaum difabel.
“Pada sektor ini Muhammadiyah melalui MPM harus turun tangan lebih intensif,” kata dia.
Ia mengingatkan bahwa MPM menjalankan peran pemberdayaan ini tidak boleh jalan secara ‘grodal-gradul’. SDM nya harus dirapikan, programnya harus bagus dan tepat sasaran dan melakukan konsolidasi lebih rapi. “Harapannya MPM dan Jatam ini nantinya bisa sampai tingkat pimpinan cabang di tiap kecamatan,” ujarnya.
Dewan Pakar MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Rektor UMP, Assoc Prof Dr Jebul Suroso mengatakan UMP sebagai rumah persyarikatan selalu mendukung program Muhammadiyah. UMP terbuka untuk berbagai kegiatan muhammadiyah. Dan selalu bersiap memberikan sumbangsih fisik maupun pemikiran untuk kegiatan Muhammadiyah, termasuk MPM.
Pada kesempatan itu Rektor UMP juga mengatakan saat ini UMP juga sudah menyiapkan lahan unggulan dan laboratorium pertanian bagi pusat pendidikan latihan JATAM.”Silahkan untuk dimanfaatkan dengan baik oleh MPM PDM Banyumas ataupun nantinya oleh MPM PWM,” kata Assoc Prof Dr Jebul Suroso.
Pada kesempatan itu Rektor juga menyikapi tentang musibah di Gaza, Palestina dan dia berharap musibah itu bisa segera berakhir. Berbagai upaya masyarakat melakukan embargo terhadap produk yang berafiliasi dengan Zionis Israel dilakukan. Namun demikian beberapa perusahaan tetap membukukan laba pada kuartal periode ini.
Ia berharap MPM PWM sebagai ujung tombak pemberdayaan harus bisa mandiri. Mereka bisa terus berinovasi memberdayakan masyarakat untuk menghasilkan produk berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.(*)
