PURWOKERTOKITA.COM, CILACAP – Pemerintah berencana menunda libur Imlek pada Jumat tanggal 12 Februari mendatang. Hal ini karena libur panjang selalu meningkatkan kasus Covid-19 secara signifikan.
Menko Kemaritiman dan Investasi (Marinves), Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan hal ini pada rapat virtual koordinasi penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19 di Ruang Prasanda, Rumah Dinas Bupati Cilacap, Minggu (31/1/21).
https://purwokertokita.com/bisnis/terpukul-pandemi-capaian-investasi-cilacap-melorot-signifikan.php
Pada rapa ini, Luhut juga menyimpulkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hanya menurunkan mobilitas masyarakat antara 15 persen – 25 persen.
Sementara untuk mengendalikan laju penambahan kasus butuh penurunan mobilitas di atas 30 persen. Angka ini berdasarkan kajian pada PSBB DKI Jakarta bulan September 2020 lalu.
Menurut Luhut, untuk mencapai target penuruanan mobilitas di atas 30 persen, Satgas Covid-19 kabupaten perlu memperluas operasi yustisi ke area perkantoran dan restoran untuk memastikan PPKM berjalan.
“Selain itu, masyarakat perlu diedukasi mengenai penggunaan masker yang baik dan benar, termasuk mencuci dan mengganti masker dengan baik,” kata Luhut.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri menjelaskan tujuan PPKM/PSBB yaitu menekan angka positivity rate sehingga ekonomi tidak tertekan terlalu berat. Menurut Mendagri, penyebab tingginya positivity rate dan tekanan ekonomi yaitu implementasi PPKM tidak maksimal
“Dalam pelaksanaan, esekusi masih kurang,” ujar dia.
Sementara Kapolri dan Panglima TNI menginstruksikan jajarannya agar terus melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan, penggunaan masker yang benar dan menjelaskan risiko tidak memakai masker saat di luar rumah.
“Sasaran operasi protokol kesehatan meliputi 10 provinsi dengan kasus tertinggi yaitu DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Kaltim, Bali, Banten, DIY dan Papua. Pengerahan kekuatan di 8 Kodam total 14 ribu personel mulai 31 Januari hingga 8 Febuari 2021,” jelas Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto.
