PURWOKERTOKITA.COM, PURBALINGGA – Bupati Purbalingga mengambil sikap politik di tengah polemik dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024. Bupati yang diusung dari PDI Perjuangan itu menyatakan siap membela aparatur sipil negara (ASN).
Sikap Bupati ini sejatinya bisa menjadi blunder jika Aliansi Parpol non PDI Perjuangan mampu menunjukkan bukti-bukti dugaan pelanggaran netralitas ASN yang beberapa hari lalu dicecar beramai-ramai. Jika bukti-bukti itu valid, maka Bupati akan menghadapi tuduhan mendukung ASN yang berlaku tidak netral pada Pemilu serentak 2024 mendatang.
“Jika ada jajaran kami, ASN kami yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan apalagi mendapatkan intimidasi-intimidasi dari oknum manapun, maka saya adalah orang pertama yang berada di depan bapak-ibu sekalian untuk membela ASN di lingkungan Kabupaten Purbalingga,” katanya pada kegiatan penandatanganan pakta integritas ASN jelang Pemilu 2024.
Usai tindakan Aliansi Parpol non PDI-P mencecar sejumlah camat dan ASN di kecamatan atas dugaan pelanggaran netralitas, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menggelar penandatanganan pakta integritas ASN. Penandatanganan pakta integritas ini mengikat ASN agar netral dalam Pemilu Serentak 2024 mendatang.
Bupati tiwi berharap kegiatan hari ini bisa menjawab keresahan partai politik yang menyangsikan netralitas ASN di lingkungan Pemkab Purbalingga.
“Mudah-mudahan ini bisa menjawab keresahan mungkin teman-teman partai politik yang ada di Kabupaten Purbalingga yang menyangsikan netralitas teman-teman ASN di lingkungan Pemkab Purbalingga,” ujarnya.
Tiwi selaku pejabat pembina kepegawaian akan memastikan ASN di lingkungan Pemkab Purbalingga menjaga netralitas dam kontestasi politik 2024.
“Kalau pun nanti mungkin dijumpai ada aparatur saya yang dianggap tidak netral, kita punya Bawaslu sebagai pihak pengawas penyelenggaraan Pemilu yang mana memang tugas mereka sebagai lembaga independen yang mengawasi jalannya pemilu,” tuturnya.
Tiwi juga mengajak semua pihak ikut mengawal pesta demokrasi 2024 sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan masing-masing.
“Saya ingin mengajak seluruh stakeholder terkait, Forkompimda, kemudian penyelenggara Pemilu, partai politik sebagai peserta pemilu dan juga ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk bersama-sama mengawal jalannya pesta demokrasi ini agar bisa sukses, lancar dan kondusif,” katanya.
