PURWOKERTOKITA.COM, PURBALINGGA – Bupati Purbalingga baru saja merombak kabinetnya, Jumat (5/10/2021). Sejumlah pejabat dipindah dari satu jabatan ke jabatan lain.
Namun, dari bongkar pasang jabatan ini, Bupati mengosongkan beberapa jabatan pemimpin dinas yang strategis dalam hal pencapaian target pendapatan daerah. Padahal, Bupati kerap melontarkan kondisi fiskal yang terbatas. Dengan kondisi fiskal sekak, maka Pemkab butuh kinerja optimal dari organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang memiliki potensi pendapatan besar atau berpengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.
Ada 15 pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemkab Purbalingga dilantik dan diambil sumpahnya di Pendopo Dipokusumo. Sebanyak 15 pejabat itu di antaranya Kusmartadhi SH sebelumnya Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan bertukar posisi dengan Drs Sridadi MM menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; Yani Sutrisno U SSos sebelumnya Kepala Dinhub menjadi Staf Ahli BUpati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Drs Budi Susetyono MPA sebelumnya Kepala Dinkop UKM menjadi Asisten Administrasi Umum Sekda; Yanuar Abidin SH sebelumnya Asisten Administrasi Umum Sekda menjadi Inspektur Inspektorat Daerah; Edy Suryono SSos MM sebelumnya Dinaker menjadi Sekretaris DPRD; Drs Suroto MSi sebelumnya Kepala Satpol PP menjadi Kepala Bappelitbangda; Siswanto SPt MSi sebelumnya Kepala Bappelitbangda menjadi Kepala Bakeuda;
Tri Gunawan Setiyadi SH MH sebelumnya Sekretaris DPRD menjadi Kepala Dindikbud; Ir Zainal Abidin MM sebelumnya Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan menjadi Kepala DKPP; Drs Bambang Wijonarko MSi sebelumnya Kepala DInporapar menjadi Kepala Dinaker.
Raditya Widayaka AP sebelumnya Kepala Dinsosdalduk-KBPPPA menjadi Kepala Dinhub; Drs Mohammad Najib MSi sebelumnya Kepala Dinpermasdes menjadi Kepala Dinarpus; Dra Jiah Palupi Twihantarti MM sebelumnya Kepala Dinarpus menjadi Kepala Dinkominfo; drg Hanung Wikantono MPPM sebelumnya Kepala Dinkes menjadi Direktur RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata.
“Proses pelantikan JPT Pratama ini telah didahulukan dengan beberapa mekanisme uji kompetensi, wawancara oleh Tim Pansel dan telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari KASN, serta persetujuan dari Gubernur,” kata Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM.
Rotasi 15 pejabat ini menyisakan kekosongan delapan jabatan pimpinan kepala OPD. Jabatan pimpinan kepala OPD yang masih kosong di antaranya Kepala Dinpermasdes, DPUPR, Dinkop UKM, Dinkes, Dinsosdalduk-KBPPPA, Dinporapar, Dinperindag dan Satpol PP.
Terkait kekosongan jabatan strategis ini, Bupati menjelaskan kekosongan itu tidak akan berlangsung lama. Nantinya jabatan ini akan diisi dengan proses lelang ataupun seleksi terbuka.
Bupati menargetkan awal bulan Desember atau sebelum memperingati Hari Jadi Purbalingga, proses pengisian eselon II, III dan IV di beberapa wilayah bisa terisi.
“Sehingga 2022 kita running dengan personil yang lebih lengkap dan power charge lebih maksimal sehingga nanti kita bisa berlari sprint untuk mengejar ketertinggalan,” ujar dia.
