Home Peristiwa Pilkada Purbalingga, Bawaslu RI: Mobilisasi ASN untuk Tujuan Politik Praktis Bisa Dipidana

Pilkada Purbalingga, Bawaslu RI: Mobilisasi ASN untuk Tujuan Politik Praktis Bisa Dipidana

bawaslu, asn, pilkada
Ketua Bawaslu RI memotong pita simbol peresmian Pojok Pengawasan Bawaslu Purbalingga, Minggu (20/7).

Purwokertokita.com, Purbalingga – Kabupaten Purbalingga memiliki catatan pelanggaran netralitas ASN dengan jumlah terlapor tertinggi di Jawa Tengah pada Pilkada 2020. Sebanyak 51 ASN telah diproses dan dijatuhi sanksi moral sesuai rekomendasi Komisi ASN.
Catatan ini menjadi perhatian Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Abhan ketika berkunjung ke Kantor Bawaslu Purbalingga, Minggu (19/7).
Ia berharap jika bakal calon petahana ditetapkan sebagai calon bupati, tidak ada pengerahan ASN untuk tujuan politik pribadi.
“Kalau ada petahana diminta tidak memobilisasi ASN untuk kepentingan politik praktis,” kata Abhan.
Abhan mengingatkan ada sanksi pidana dan administrasi jika sampai terbukti ada upaya pengerahan ASN pada pilkada.
Selain politisasi ASN, kerawanan lain ialah potensi politik uang. Ini pula yang harus menjadi perhatian Bawaslu yang menghadapi Pilkada 2020.
“Maka penting untuk mengambil tindakan pencegahan, misalnya dengan sosialisasi agar tim kampanye dan masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” ujar dia.
Penindakkan ketidaknetralan ASN di Purbalingga berbuntut pelaporan anggota Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kelima anggota telah disidang di KPU Jawa Tengah.
Hal ini menjadi pembelajaran agar Bawaslu tetap berkomitmen menjaga integritas, independensi, dan obejektivitas ketika menjalankan tugas.
“Kami menghormati upaya yang dilakukan masyarakat kalau tidak puas atas tindakan yang kami lakukan. Tetapi kami yakin teman-teman sudah berjalan on the track, sesuai dengan prosedur,” kata Abhan.
Sebelumnya diberitakan Bawaslu Purbalingga memproses 51 ASN yang terlibat tiga perkara berbeda. Sebanyak 23 ASN Korwilcam Purbalingga dan 25 ASN Korwilcam Bukateja terlibat dalam video yel-yel dukungan untuk bakal calon bupati petahana. Sementara tiga ASN lain diproses karena hadir pada deklarasi relawan pendukung bakal calon petahana.
Dua orang yang diproses kemudian menggugat tindakan Bawaslu ke DKPP. Bawaslu dinilai tidak profesional dan tidak adil dalam menjalankan tugas. Kelima komisioner Bawaslu Purbalingga kemudian disidang di Semarang, Jawa Tengah.
“Sekarang tinggal menunggu putusannya,” kata Ketua Bawaslu Purbalingga, Imam Nurhakim.(rad)

Baca Juga

Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Banjarnegara Bertambah 4 Orang, Sembuh 16 orang

Purwokertokita.com, Banjarnegara – Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Banja…