Purwokertokita.com – Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Ketahanan Pangan, RSUD Dr Moewardi dan RSUD Dr Margono Soekardjo meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, di Alana Hotel, Karanganyar, Rabu (24/10). Penghargaan diserahkan berdasarkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan penyelesaian tindak lanjut dari lembaga pengawas.
Evaluasi dilakukan untuk memberikan pelayanan cepat, tepat dan transparan serta sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi. Tiga OPD tersebut, dinilai cukup tanggap dengan aduan masyarakat serta tingkat penyelesaiannya tinggi.
Sementara untuk kategori penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal Pemprov Jateng Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Jepara dan Kota Magelang jadi yang terbaik. OPD maupun kabupaten dan kota dengan kinerja yang baik diganjar penghargaan yang diserahkan langsung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan disaksikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, kepala OPD Jateng serta bupati dan walikota se Jateng.
“Kita ingin memberikan reward kepada mereka yang telah memperbaiki sistem. Jadi tindak lanjut dari pemeriksaan betul-betul dilakukan. Dan tadi menunjukkan PR yang banyak pun, yang belum selesai pun kita buka. Itu cara kita transparan,” kata Ganjar, di sela pengumuman hasil evaluasi terbuka kinerja seluruh di lingkungan Pemprov Jateng serta 35 kabupaten dan kota di Jateng.
Pada acara itu, Inspektorat juga menampilkan sejumlah OPD dan Pemerintah Kabupaten atau kota yang memiliki catatan negatif cukup besar. OPD yang memiliki pekerjaan rumah yang paling banyak belum terselesaikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara untuk Pemkab, Brebes jadi daerah yang perlu perhatian serius.
Meski demikian, Ganjar tak bermaksud untuk mempermalukan instansi terkait. Dia hanya mengingatkan bahwa Pemprov sangat terbuka dan sangat transparan.
“BPKP dan KPK kita minta untuk memberikan penguatan. Apa yang mesti dilakukan, sistem apa yang mesti diperbaiki. Agar prestasi kita makin baik, pemerintah makin berisi dan korupsi bisa dicegah,” ucapnya.
Ganjar berharap penghargaan tersebut menjadi stimulan OPD dan Pemkab maupun Pemkot untuk semakin terbuka dan melayani masyarkaat. Dua poin yang selalu disampaikan Ganjar itu merupakan jurus ampuh untuk mencegah tindak koruptif di Pemerintah. Menurutnya, tindakan korupsi itu dapat dimitigasi layaknya bencana, maka antisipasinya pun dapat dilakukan.
“Kalau bapak dan ibu bisa memitigasi titik-titik atau potensi bencana (korupsi) maka sistemnya diperbaiki. Nyontoh saja yang pernah ada. Umpama, e-planning dan e-budgeting, siapa yang punya? Surabaya. Meski Surabaya terlalu maju, infrastrukturnya sangat support sementara yang lain belum, minimal diarahkan ke sana,” katanya.
Ganjar mengatakan, Jawa Tengah menjadi provinsi terbaik urusan pengelolaan gratifikasi se Indonesia. Kuncinya ada pada tata kelola yang baik dan keberanian mengambil sikap yaitu menolak atau melaporkan.
“Jangan awur-awuran, jangan memiliki rasa handarbeni nggone liyane, roso handarbeni yo nggone dewe wae,” kata Ganjar.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, untuk pencegahan korupsi, Indonesia menempati posisi ke 96 dari 177 negara. Konsentrasi lembaga antirasuah terhadap pencegahan korupsi cukup besar. Maka dirinya menggandeng banyak pihak untuk menciptakan masyarakat antikorupsi.
“Mudah-mudahan tahun 2019 bisa mencapai peringkat 45. Tapi itu tidak bisa dilakukan jika hanya dilakukan KPK. Tapi seluruh warga negara Indonesia,” ujarnya. (lhr/NS)
