Purwokertokita.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan kepemilikan saham tol Bawen-Yogyakarta diberikan untuk masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Ganjar menyampaikan pernyataan ini dalam acara Focus Group Discussion (FGD) tentang urgensi pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta di Kantor Bappeda Provinsi Jateng, Selasa (30/10).
Menurut Ganjar, hal tersebut penting agar keberadaan jalan tol yang menjadi proyek strategis nasional itu dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.
“Saya sudah usulkan itu, mereka saat ini sedang berpikir termasuk investor. Saya usulkan, boleh tidak kalau ownership sistemnya digeser agar rakyat atau Bumdes bisa memiliki saham atas tol. Sudah kami tawarkan dan mereka sedang mengkaji soal itu,” kata Ganjar.
Selain soal kepemilikan saham, Pemprov Jawa Tengah, lanjut Ganjar, juga terus mengkaji beberapa hal, termasuk dampak dari pembangunan tol Bawen-Yogyakarta tersebut. Dirinya memastikan bahwa tol yang dibangun itu tidak mematikan Kabupaten atau Kota yang dilalui.
“Pembangunan tol di Jawa Tengah pasti memiliki dampak, baik positif maupun negatif. Tugas pemerintah adalah memaksimalkan dampak positif dan mencarikan solusi atas dampak negatif yang kemungkinan timbul,” ujarnya.
Ganjar mengatakan, dampak positif dari keberadaan jalan tol akan meningkatkan sektor ekonomi, pariwisata, evakuasi kebutuhan manusia dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, menurut dia, dampak negatifnya juga pasti ada dan harus dicarikan solusinya agar hal itu tidak terjadi.
Beberapa keluhan yang sudah ada terkait pembangunan tol, Ganjar menjelaskan, seperti usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai daerah gulung tikar. Sebagai upaya menanggulangi hal ini, dirinya sudah mempertimbangkan terkait pembangunan exit tol di sejumlah daerah dan juga penempatan 30 persen produk UKM di rest area jalan tol.
“Hebatnya lagi, Jateng mendapat satu rest area, meski perjuangan ngos-ngosan, namun Alhamdulillah dapat rest area itu. Jadi nanti itu dapat dikelola untuk menampung produk-produk UKM yang ada di Jawa Tengah,” tambahnya.
Selain persoalan-persoalan tersebut, FGD juga untuk menyatukan persepsi serta proses harmonisasi dan sinkronisasi antara sejumlah instansi terkait. Sebab sebelumnya, marak dibicarakan bahwa Jawa Tengah menolak pembangunan tol Bawen-Yogyakarta.
“Kami tegaskan bahwa Jateng bukan tidak setuju, hanya ada data yang mesti dikonfirmasi ulang. Nah tujuan FGD ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada termasuk sinkronisasi data agar clear semuanya,” ucapnya.
Ganjar melanjutkan, sesuai rencana, pembangunan tol Bawen-Yogyakarta akan dilaksanakan pada Januari 2019 nanti.
“DIY sudah setuju, soal jalurnya nanti kemana, ya luwes saja. Kalau ada kendala seperti lahan subur atau ada kendala soal gempa, nanti kan bisa digeser,” pungkasnya. (lhr/YS)
