Purwokertokita.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah meluncurkan portal open data yang terangkum dalam Single Data System (SDS). Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meluncurkan program ini bersamaan dengan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Award di Wisma Perdamaian, Jumat (24/11) malam.
Ganjar mengklaim, pencarian data yang berhubungan dengan Jawa Tengah kini semakin mudah dilakukan. Cukup buka website data.jatengprov.go.id dan ketik kata kunci yang diinginkan, semua data dapat diunduh gratis dengan mudah.
“Dengan open data ini, saya ingin memastikan kawan-kawan peneliti, mahasiswa dan siapapun yang ingin mencari data pemprov tidak lagi kesulitan. Cukup satu klik bisa unduh gratis,” kata Ganjar melalui keterangan tertulis yang diterima Purwokertokita.com, Senin (27/11).
Menurut Ganjar, meski keterbukaan informasi sudah dipraktekkan Pemprov Jateng sejak era Gubernur Ganjar Pranowo, namun pencarian data masih merepotkan. Hal ini karena setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan publik memiliki website sendiri.
Ganjar meminta seluruh data disatukan dalam satu sistem. “Tidak ada lagi kalimat nyari data di Pemprov Jateng itu sulit dan nyebelin. Sekarang semuanya mudah dan terbuka, namun tidak telanjang,” ujarnya.
Open data ini menurut Ganjar, secara lengkap juga berfungsi sebagai bank data daerah yang menyimpan semua data tentang analisis statistik, pusat informasi pembangunan serta bahan bagi pemerintah daerah untuk perencanaan, evaluasi, pelaporan, serta pengambilan keputusan secara bijaksana dan profesional.
Pengguna dapat langsung memasukkan kata kunci berupa nama data, kategori, atau nama instansi. Tersedia berbagai data dari kesehatan, lingkungan hidup, pariwisata, demografi, energi, makanan, transportasi, keuangan, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, industri, dan pendidikan.
“Jika tidak ada data dimaksud, pengguna bisa meminta data dimaksud. Permintaan tersebut akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait,” tambah Ganjar.
Saat ini, lanjut Ganjar, bukan zamannya lagi pemerintah menyembunyikan data atau informasi kepada masyarakat. Menurut Ganjar, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan harus terus didukung, salah satunya memberikan keterbukaan data.
“Jangan ditutup-tutupi, ini bagian dari proses mengedukasi masyarakat. Jangan takut diserang atau sebagainya,” pungkas Ganjar. (YS)
