Purwokertokita.com – Sepanjang tahun 2017 lalu, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosdalsukKBP3A) Kabupaten Purbalingga telah membentuk 21 Kampung Keluarga Berencana (KB). Program ini tersebar di 18 Kecamatan.
Bupati Purbalingga, Tasdi mengatakan, program tersebut menyasar desa-desa yang berjumlah penduduk besar serta tingkat kelahiran tinggi. Program ini merupakan tindakan preventif untuk mencegah ledakan penduduk.
“Kami melakukan pembinaan serta pendampingan kepada 21 Desa yang menjadi sasaran program tersebut,” kata Tasdi saat membacakan Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Rabu (14/3).
Menurut dia, ledakan jumlah penduduk merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan. Sebab, kelak akan menimbulkan efek domino seperti meningkatnya pengangguran.
Tasdi berujar, usaha menekan pertumbuhan jumlah penduduk ini juga diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada bayi. Tercatat ada 1112 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di Purbalingga selama tahun 2017.
“Pemkab Purbalingga telah membantu 58 balita penderita gizi buruk. Di tahun-tahun mendatang kami menargetkan tidak ada lagi kasus gizi buruk pada balita dengan fungsi pengawasan serta penanganan yang cepat dan tepat,” ujarnya.
Terpisah, Kepala DinsosdaldukKBP3A Kapubaten Purbalingga, Wahyu Eko Nanto mengatakan, langkah yang telah dilakukan pihaknya pada program Kmapung KB antara lain pemasangan alat kontrasepsi yang jumlahnya telah melampui target di tahun 2017.
“Pemasangan alat kontrasepsi sejauh ini sangat diminati,” pungkasnya. (NS)
