PURWOKERTOKITA.COM, PURBALINGGA – Pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga diperkirakan merosot signifikan pada tahun 2022 mendatang. Hal ini antara lain karena dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah menurun. Selain itu, kondisi perekonomian daerah belum 100 persen pulih sehingga memengaruhi pos-pos pendapatan daerah, khususnya pendapatan yang berbasis konsumsi masyarakat seperti pariwisata, perdagangan dan transportasi.
Di sisi lain, beban belanja meningkat seiring perekrutan ASN 2021 yang lalu. Belanja gaji pegawai yang biasanya dibiayai pemerintah pusat melalui penambahan dana transfer, namun kali ini tidak ditambah, namun justru sebaliknya.
“Kemampuan fiskal kita menjadi sangat terbatas,” kata Dyah Hayuning Prartiwi, Bupati Purbalingga, saat pelantikan 15 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pendapa Dipakusuma, Jumat (5/11/2021).
Berpijak padakondisi ini, para kepala OPD yang baru dilantik dipacu agar target-target yang diproyeksikan dalam APBD bisa terealisasi. Tak puas hanya pada capaian target, Bupati bahkan menuntut kabinet baru ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Saya menginginkan para kepala OPD yang menduduki OPD baru, untuk mempelajari business process di OPD masing-masing, ini menjadi keharusan. Karena harus paham apa yang jadi kendala dan apa yang harus dilakukan,” ujar Tiwi, sapaan karib Bupati.
Bupati juga meminta pemimpin OPD memanfaatkan jejaring ke pemerintah pusat untuk mendapatkan program. Program dan pembiayaan dari pusat akan memaksimalkan capaian tanpa menguras kantong daerah yang sedang cekak.
Di sisi lain, Bupati juga mengistruksikan jajaran di bawahnya untuk menerapkan efisiensi berbasis sistem. Dengan sistem, pengawasan dan evaluasi bisa dilakukan lebih mudah.
“Dengan sistem kita bisa melihat mana OPD yang telat, mana OPD yang progresnya bagus,” tuturnya di hadapan pejabat terlantik.
Para pejabat yang dilantik antara lain 15 pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Sebanyak 15 pejabat yang dirotasi di antaranya Kusmartadhi SH sebelumnya Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan bertukar posisi dengan Drs Sridadi MM menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; Yani Sutrisno U SSos sebelumnya Kepala Dinhub menjadi Staf Ahli BUpati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Drs Budi Susetyono MPA sebelumnya Kepala Dinkop UKM menjadi Asisten Administrasi Umum Sekda; Yanuar Abidin SH sebelumnya Asisten Administrasi Umum Sekda menjadi Inspektur Inspektorat Daerah; Edy Suryono SSos MM sebelumnya Dinaker menjadi Sekretaris DPRD; Drs Suroto MSi sebelumnya Kepala Satpol PP menjadi Kepala Bappelitbangda; Siswanto SPt MSi sebelumnya Kepala Bappelitbangda menjadi Kepala Bakeuda;
Tri Gunawan Setiyadi SH MH sebelumnya Sekretaris DPRD menjadi Kepala Dindikbud; Ir Zainal Abidin MM sebelumnya Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan menjadi Kepala DKPP; Drs Bambang Wijonarko MSi sebelumnya Kepala DInporapar menjadi Kepala Dinaker.
Raditya Widayaka AP sebelumnya Kepala Dinsosdalduk-KBPPPA menjadi Kepala Dinhub; Drs Mohammad Najib MSi sebelumnya Kepala Dinpermasdes menjadi Kepala Dinarpus; Dra Jiah Palupi Twihantarti MM sebelumnya Kepala Dinarpus menjadi Kepala Dinkominfo; drg Hanung Wikantono MPPM sebelumnya Kepala Dinkes menjadi Direktur RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata.
