Rumah Tidak Layak Huni di Banjarnegara Masih Banyak

Peristiwa211 Dilihat
Alat berat diturunkan untuk merobohkan puluhan bangunan liar yang dijadikan kios di atas aliran Kali Gawe, sekitar RSUD Banyumas, Selasa (2/12). Dalam proses penggusuran tersebut pedagang mengevakuasi barang-barang dari dalam kios. (Istimewa)
Alat berat diturunkan untuk merobohkan puluhan bangunan liar yang dijadikan kios di atas aliran Kali Gawe, sekitar RSUD Banyumas, Selasa (2/12). Dalam proses penggusuran tersebut pedagang mengevakuasi barang-barang dari dalam kios.
(Istimewa)

Purwokertokita.com – Pemerintah mengajak dunia usaha ikut membantu penanggulangan kemiskinan melalui dana Corporate Social Responbility (CSR) yang ada pada setiap penanam modal. Hal ini karenakan jumlah penduduk miskin di Banjarnegara cukup besar namun penanganannya masih terbatas, baik jenis program maupun sasarannya. Demikian disampaikan Assisten Pemerintahan Ahmad Sudibyo mewakili Bupati pada kegiatan Sosialisasi CSR dan Forum CSR Kesos, Senin (07/12) di Sasana Bhakti Praja.

“Berdasarkan data PPLS tahun 2011, jumlah Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 54.250 rumah. Penanganan dari tahun 2012 – 2015 menjangkau 7.092 rumah dengan biaya Rp 49.854.000;- dari dana APBD dan APBN. Sehingga tinggal kurang lebih 47.158 rumah yang belum tertangani” katanya.

Fakta tersebut, lanjutnya, menunjukan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang didanai pemerintah belum mampu mengatasi serta menjangkau keseluruhan populasi masyarakat miskin di Banjarnegara. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dan peran dari dunia usaha di wilayah Kabupaten Banjarnegara melalui dana CSR perusahaan. Kami berharap agar di tahun 2016, lanjutnya, perusahaan dapat menganggarkan sebagian dana CSR dialokasikan untuk membantu penanganangan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTHL) bagi rumah tangga miskin tanpa menganggu pelaksanaan program CSR yang sudah berjalan.

“Penanganan RTHL bagi rumah tangga miskin merupakan kebutuhan mendesak dan prioritas untuk segera ditangani, sebab kondisi rumah yang tidak layak ini akan mempengaruhi kualitas hidup dan akan berdampak pada munculnya permasalahan kemiskinan lainnya seperti masalah kesehatan dan sosial lainnya” katanya.

Sebagai informasi, sambungnya, lokasi RTHL dengan populasi tinggi antara lain Kecamatan Susukan yang terdiri dari desa Berta sebanyak 250 rumah, Desa Susukan 250 rumah, Desa Derik 213 rumah, Desa Kedawung 210 rumah dan Desa Karangsalam 209 rumah; Kecamatan Purwonegoro yaitu Desa Gumiwang 245 rumah, dan Desa Petir 245 rumah; Kecamatan Banjarmangu yaitu Desa Sipedang 281 rumah; Kecamatan Rakit yaitu Desa Bandingan dan Situwangi sebanyak 595 rumah; dan beberapa lokasi lainnya di wilayah Kecamatan Pejawaran, Kalibening, dan Batur.

“Lokasi-lokasi tersebut merupakan lokasi prioritas yang dapat dijadikan referensi bagi dunia usaha dalam menetukan lokasi penyaluranan dana CSR untuk penanganan TRLH rumah tangga miskin” katanya.

Kepala Dinsosnakertrans Dwi Suryanto menambahkan tujuan dari kegiatan ini adalah tunuk mensosialisasikan kepada para pemimpin perusahaan di wilayah Kabupaten Banjarnegara tentang kewajiban tanggung jawab sosial lingkungan dunia usaha. Para peserta berjumlah 60 orang dari kalangan dunia usaha yang tergabung dalam Forum CSR dan yang belum tergabung ke dalamnya.

“Total perusahaan di Banjarnegara ada 681 perusahaan dimana 500-an lebih merupakan perusahaan marginal. Kurang lebih 150 perusahaan diantaranya terbagi menjadi perusahaan besar, menengah, dan keci. Jumlah perusahaan yang diundang di acara ini merupakan sebagian perusahaan yang selama ini telah melaksanakan CSR dan perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memberikan CSR dalam program ini” katanya.

Tinggalkan Balasan