PURWOKERTOKITA.COM, BANJARNEGARA – Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kembali berkunjung ke Banjarnegara, Kamis (30/9/2021). Kali ini yang turun adalah Tim Direktorat Wilayah III Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK.
Tenang dulu. Kedatangan KPK kali ini bukan untuk OTT alias operasi tangkap tangan. Kedatangan mereka untuk rapat koordinasi terkait pemantauan pencegahan korupsi atau Monitoring Centre of Preventation (MCP) dengan Pemkab Banjarnegara.
Kasatgas Direktorat Wilayah III Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Uding Juharudin meyampaikan, pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dilakukan setelah beberapa waktu lalu KPK menangkap Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono atas dugaan tindak pidana korupsi.
“Ada delapan area intervensi atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi pada Pemkab Banjarnegara,” kata Udin di Ruang Rapat Bupati Banjarnegara.
Area intervensi yang menjadi fokus aksi pencegahan korupsi di pemerintah daerah antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapibilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset dan tata kelola keuangan desa.
Dari hasil verifikasi data MCP KPK terhadap Kabupaten Banjarnegara, di tahun 2021 sampai bulan September ini capaiannya sebesar 54,12. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Banjarnegara di urutan ke-12 se-Provinsi Jawa Tengah dan urutan 64 di tingkat nasional.
“Capaian tersebut harus ditingkatkan lagi. Indikator-indikator yang masih kurang harap untuk segera diperbaiki,” ujarnya
Udin juga menekankan kepada seluruh Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Banjarnegara agar saling bekerjasama melengkapi data untuk dimasukan dalam MCP. Hal tersebut diperlukan untuk melihat capaian kinerja dan perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“intinya dari monitoring ini adalah bagaimana agar pemerintahan itu tansparan, akuntabel dan bebas korupsi,” tuturnya.
Plh Bupati Banjarnegara, Syamsudin berkomitmen akan melakukan upaya-upaya perbaikan agar indikator-indikator dalam area intervensi yang disampaikan tim dari KPK dapat terpenuhi dan mencapai hasil maksimal.
Syamsudin juga meminta seluruh jajarannya untuk bersinergi melakukan langkah-langkah strategis guna mewujudkan rekomendasi KPK.
“Kepada semua OPD pengampu area intervensi segera mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk bisa merealisasikan capaian seperti yang diharapkan,” tuturnya.
