Purwokertokita.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Informatif dengan nilai terbaik yaitu, 96,95. Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia itu diberikan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik, di Istana Wakil Presiden, Senin (5/11).
Terkait penghargaan ini, Ganjar mengatakan, penghargaan ini layak diterima lantaran sejak kepemimpinannya, dia menekankan kemauan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuka informasi dan responnya pun positif. Jajaran perangkat dinas juga mulai terbiasa transparan.
“Hak masyarakat untuk bisa tahu informasi yang ada di kami. Tidak ada yang kami tutupi, karena sebenarnya kalau pikiran bersih, hatinya bersih, kemauan melayaninya juga tinggi. Semua akses yang ada di pemerintah boleh dibaca dengan batasan ketentuan perundang-undangan. Cara berfikir ini yang kemudian saya dorong ke teman-teman yang di provinsi, dan ini kita pantau,” kata dia.
Dijelaskannya, uji coba sistem ini dilakukan dengan membuka complain handling melalui gawai. Ketika masyarakat mengadu harus dijawab oleh SKPD terkait. Kegiatan itu semakin mendorong tidak ada informasi yang disembunyikan.
“Maka, cara-cara yang gampang, membuka birokrasi baru dan sebagainya, yang paling mudah untuk membuka informasi publik,” ujar Ganjar.
Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan pihaknya menyambut baik upaya KIP memberikan penghargaan kepada lembaga instansi kementerian dan daerah yang telah memberikan informasi yang baik bagi masyarakat. Menurut dia, informasi yang terbuka sangat dibutuhkan karena sistem demokrasi negeri ini menuntut akuntabilitas.
“Tanpa akuntabilitas, kita tidak bisa menjalankan demokrasi yang baik, dan juga sistem pemerintahan yang futuristik. Selain itu, keterbukaan informasi juga memudahkan kita mengadakan pengawasan, karena suatu keterbukaan tanpa pengawasan akan sulit,” terangnya.
Dia menerangkan, Indonesia merupakan Negara yang memiliki pengawas terbanyak. Masing-masing instansi pemerintah memiliki Irjen atau Inspektur. Ada pula pengawas dari KPK, BPK, BPKP, kepolisian, dan sebagainya yang semuanya ikut memeriksa.
“Namun, keterbukaan tetap diperlukan untuk mempermudah pengawasan, termasuk dalam meningkatkan partisipasi publik,” paparnya.
Ketua KIP, Gede Narayana menambahkan, tahun ini pihaknya telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 460 badan publik. Indikator penilaian meliputi pengembangan website yang terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pengumuman informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.
“Tingkat partisipasi badan publik yang dilihat dari pengembalian kuesioner pada tahun ini mengalami kenaikan. Dari 460 badan publik, yang mengembalikan kuesioner sebanyak 289 badan publik atau 62,83 persen,” ungkap Gede.
Selain Jateng, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerima penghargaan karena mendapat nilai 93,19 disusul Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 90,53 dan Provinsi Jawa Barat dengan nilai 90,32. Pada kesempatan itu, Gede melaporkan tentang adanya tiga pemerintah provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi Provinsi yakni Papua Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. (lhr/NS)
