Purwokertokita.com, Purbalingga – DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi menurunkan rekomendasi untuk bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Muhammad Zulhan Fauzi dan Zaini Makarim Supriyatno atau Oji-Zaini. Namun di akar rumput, terjadi pertarungan memperebutkan pengaruh massa PPP antara bakal calon petahana Tiwi-Dono dan Oji-Zaeni.
Jumat (21/8), sekelompok orang yang menamakan diri Relawan Ka’bah mendeklarasikan dukungan untuk Tiwi-Dono. Koordinator Relawan Ka’bah, Mohammad Syafi’i Abror, mengklaim relawan Ka’bah terdiri atas kader PPP dari 16 PAC.
Abror mengatakan, pengurus PAC PPP yang tergabung dalam relawan Ka’bah mengambil cuti karena tidak setuju dengan rekomendasi DPP PPP.
“Saya kira dalam partai kami membolehkan cuti. AD ART membolehkan,” kata Abror ketika dikonfirmasi usai deklarasi.
Abror mengatakan logo Ka’bah pada simbol relawan Ka’bah tidak terkait simbol partai politik atau organisasi tertentu. Ka’bah yang pada logo relawan ini bermakna simbol persatuan.
Dalam deklarasi hadir Triono Budi Sasongko dan Rizal Diansyah, ayahanda dan suami Dyah Hayuning Pratiwi alias Tiwi. Deklarasi juga dimeriahkan kehadiran pendukung Tiwi-Dono.
Ketua DPC PPP Purbalingga, Nurul Hidayah, mengatakan relawan Ka’bah tidak memiliki kaitan secara kelembagaan dengan PAC PPP. Sebab, secara kelembagaan PPP telah menggelar rapat pimpinan cabang bersama DPW PPP Jateng untuk menentukan figur yang akan diusung pada Pilkada PurbaIingga 2020.
Pada rapat tersebut, muncul tiga nama kandidat bakal calon wakil bupati, antara lain Sekretaris DPC PPP Purbalingga In’am Birohmatillah, adik Nurul Hidayah yaitu Zaini Makarim dan dan Gus Imron.
Tiga nama itu kemudian diajukan ke DPP melalui DPW. Dari tiga nama ini, Zaini yang mendapat mandat untuk maju sebagai bakal calon wakil bupati Purbalingga.
“Begitu kita berikan kesempatan, tidak ada satupun menyatakan PAC ini menolak, PAC ini tidak sepakat,” kata Nurul saat ditemui di posko pemenangan Oji-Zaini.
Nurul juga membantah AD ART partai membolehkan kader cuti dari posisi struktural pimpinan. Ia menegaskan, tidak ada klausul dalam AD ART PPP yang membolehkan cuti, apalagi karena berbeda pilihan politik.
“Enak men jadi pengurus partai, gara-gara ada Pilkada, gue cuti deh entar Pilkada selesai masuk lagi,” tuturnya.
Ia mengatakan akan ada sanksi bagi kader yang membelot dari garis kebijakan partai. Sanksi yang diterapkan beragam. Mulai dari teguran lisan hingga pemecatan.
“Sampai hari ini masih tahap lisan,” ujar dia.
Nurul mengaku tak khawatir dengan sejumlah kader yang membelot. Ia justru bersyukur karena muncul kader-kader muda.
“Saya doakan semoga mereka yang galau segera kembali ke rumah bersama, rumah besar kami,” ucapnya.(gan)
