Dilantik, Ini Prioritas Kerja Bupati Purbalingga yang Baru

advetorial182 Dilihat
Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih, Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono, memberikan keterangan pers usai dilantik di Pendapa Dipokusumo, Jumat (26/2/2021). /Foto: Rudolf

PURWOKERTOKITA.COM, PURBALINGGA – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih, Dyah Hayuning Pratiwi-Sudono, menjalani pelantikan secara virtual di Pendapa Dipokusumo Purbalingga, Jumat (26/2/2021). Dengan pelantikan ini, maka pasangan yang biasa disapa Tiwi-Dono itu resmi akan menjabat sebagai Bupati-Wakil Bupati Purbalingga 2021-2026.

Pelantikan diselenggarakan secara serentak di 17 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memimpin pelantikan secara virtual dari Semarang.

Tiwi menyatakan akan langsung bekerja setelah dilantik. Beberapa program prioritas yang akan dikerjakan antara lain vaksinasi COVID-19, pemilihan ekonomi daerah, dan pembangunan infrastruktur.

“Kami tidak memiliki program 100 hari, tetapi kami akan fokus pada program prioritas yang sudah kami rencanakan,” kata Tiwi saat konferensi pers usai pelantikan.

Tiwi mengatakan, angka kasus Covid-19 di Purbalingga mulai menurun usai penerapan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Jika sebelum PPKM angka positivity rate ada di atas nasional, kini di bawah nasional.

“Terakhir ada di angka 25, kemudian angka kesembuhan naik sehingga angka kematian juga menurun,” kata dia.

Sementara Sudono menekankan pada kualitas infrastruktur jalan. Sebab, jalan berlubang di Purbalingga selama ini menjadi sorotan warganet.

“Untuk lem hotmix, kami harapkan tidak pakai yang campuran air sehingga tidak rusak ketika kena air,” ujar dia.

Ganjar Pranowo pada sambutannya mengajak bupati/wali kota terlantik untuk merenungkan jabatan yang mereka emban. Ganjar mengajak mereka untuk bertanya ke dalam diri masing-masing, untuk siapa kekuasaan yang mereka genggam saat ini.

“Untuk diri sendiri, atau untuk kepentingan publik,” ucapnya.

Ganjar membuka sambutannya dengan petikan bapak proklamator, Bung Karno. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan para bipati/walikota hanyalah amanah rakyat.

“Bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya, kekuasaan yang langgeng adalah kekuasaan rakyat, dan di atas segakanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan